Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

Mekanisme penyaluran bantuan perlu dipermudah jika ingin program itu menggerakkan
ekonomi.
Hingga kini, sebanyak 3 juta orang telah menerima Kartu Prakerja dari 15,9 juta orang pendaftar.
Angka itu melampaui separuh kuota yang disiapkan pemerintah, yakni 5,6 juta orang. Masih ada
tempat bagi 2,6 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 di dalam program ini.

Namun, setelah empat bulan, bantuan insentif bagi pekerja baru terserap 20,35 persen dari pagu
anggaran. Bantuan uang diberikan setelah peserta menyelesaikan satu kelas pelatihan daring.
Dari 3 juta peserta program, baru 849.921 orang yang sudah menyelesaikan pelatihan daring
pertama. Adapun bantuan uang baru diberikan kepada 610.563 peserta.

Direktur Riset Center of Re-form on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah, Minggu (6/9),
mengatakan, sejak awal program Kartu Prakerja , keberadaan kelas pelatihan daring sudah
disorot. Kini, memasuki bulan ketujuh pandemi Co-vid-19, kendala kelas pelatihan daring
mencuat lagi. Kendala ini kian relevan di tengah rencana pemerintah menjaga kondisi
perekonomaian melalui percepatan bantuan sosial.

"Kembali lagi pada apa yang diucapkan Presiden mengenai pentingnya sense of crisis.
Pemerintah seharusnya paham kondisi masyarakat yang terkena PHK. Mereka kehilangan
pemasukan, butuh uang untuk kebutuhan hidup. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak dipersulit,"
kata Piter.

Daya beli masyarakat dijaga untuk menggerakkan perekonomian triwulan II1-2020. Sebab,
struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada konsumsi rumah tangga yang
porsinya 57 persen pada produk domestik bruto.

Jika bantuan lewat program Kartu Prakerja cepat disalurkan dan dibelanjakan, dampaknya
terhadap perekonomian lebih signifikan. Apalagi, jika dipadukan dengan penyaluran program
bansos lainnya.
Ekonom Institute for Deve-lopment on Economics and Fi-nance (Indef), Abra Talattov,
mengatakan, pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran
bantuan insentif bagi peserta Kartu Prakerja.

"Jangan berpuas diri dengan angka 3 juta peserta. Dari 3 juta orang, baru 28 persen yang
mengikuti kelas pelatihan. Apa kendalanya? Bisa jadi karena peserta tidak mampu mengeluarkan
biaya untuk kuota internet atau masalah jaringan internet yang buruk," katanya.

Abra menambahkan, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja bisa mengadakan survei
untuk memetakan kendala yang mempersulit peserta mengikuti kelas pelatihan daring. Pilihan
lain adalah mengubah mekanisme program dengan menempatkan penyaluran insentif di awal
program.

Abra mengatakan, evaluasi dan revisi terhadap payung hukum pelaksanaan program seharusnya
bisa kembali dilakukan sesuai tantangan terkini.

Jangan menghambat

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menyampaikan, kelas-
kelas pelatihan daring seharusnya tidak menghambat penyaluran bantuan. "Seharusnya
pemerintah memberi pilihan, apakah mau mengambil pelatihan terlebih dahulu atau tidak.
Pelatihan jangan dijadikan syarat mendapat insentif, ujung-ujungnya hanya formalitas," kata
Timboel.

71