Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

Prakerja secara optimal. Sosialisasi ini adalah yang pertama dilakukan, kemudian akan
dilanjutkan ke daerah-daerah lain," pungkas Susiwijono.
Bagi setiap penerima Kartu Prakerja, pemerintah memberikan paket manfaat total senilai Rp 3,55
juta yang terdiri atas pertama, bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta yang dapat digunakan
untuk membeli aneka pelatihan di platform digital mitra.

Kedua, insentif yang akan ditransfer ke rekening bank atau e-waUet IinkA-ja, Ovo, atau GoPay
milik peserta yang terdiri atas insentif pascapenuntasan pelatihan pertama Rp 600 ribu per bulan
selama empat bulan (Rp2.400.000) dan insentif pascapengisian survei evaluasi sebesar Rp 50
ribu per survei untuk tiga kali survei (Rpl50.000).

Seputar Program Kartu Prakerja

Pengertian:
Program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari
kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja'buruh yang
membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

_______________________ Sasaran Program: __________________________________

Tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga untuk pekerja/buruh
yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetens: kerja, seperti
pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha
mikro dan kecil. Singkatnya, semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan
tidak sedang mengckuti pendidikan formal boleh mendaftar. Program Kartu Prakerja untuk
sementara waktu diprioritaskan bagi pekerja foiruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha
mikro dar Kecil yang terdampak pandem Covid-19.
Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada:

1. Pe;abat Negara;

2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

3. Aparatur Sipil Negara:

4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia:

5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Kepala Desa dan perangkat desa; dan

7. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah.

Sunoer. MWA.prakara4a.ld

76