Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020
P. 37
Hal ini untuk memudahkan integrasi kategori perizinan berusaha. Kemudian, DIM terkait
kewenangan teknis menteri, kepala lembaga, dan pemerintah pusat.
Selain itu, DIM konversi peraturan pelaksana yang sebelumnya berupa Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga disatukan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
"Bab 3 sedang dibahas. Yang sudah dibahas, dan sudah diselesaikan itu Bab 1, Bab 2 dan Bab
5," kata Willy ketika dihubungi KONTAN, Selasa (4/8).
Sebagai informasi, masih terdapat 3.480 DIM yang akan dibahas Baleg DPR RI bersama
pemerintah. Art inya masih terdapat sekitar 52% DIM yang harus diselesaikan.
Kendati begitu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Yuliot masih optimistis pada akhir Agustus 2020 nanti sebanyak 11
klaster RUU Cipta Kerja bisa rampung sesuai target. Dia mengakui DIM beleid sapu jagad ini
belum semunya dibahas.
"Target Agustus semua kluster selesai, target pemerintah kira-kira seperti itu. Meski saat ini
dalam kondisi pandemi," kata Yuliot kepada KONTAN, Selasa (4/8).
Yuliot menegaskan, pemerintah berupaya kejar target agar RUU ini segera diundangkan.
"Untuk isu krusial terkait kluster ketenagakerjaan yang harus dilihat ke depan. Dengan
kemudahan investasi, justru menciptakan lapangan kerja baru," ujar dia.
BKPM juga berharap bila RUU Cipta Kerja selesai, maka akan mei\jawab tantangan investasi
saat ini, bahkan meningkatkan investasi di sektor padat karya sehingga menyerap
pengangguran.
Vendy S., Yusuf Imam S.
36
