Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020
P. 42
JAKARTA, KOMPAS --- Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Sire-
gar mengungkapkan melalui dialog dengan para pekerja, mayoritas pekerja kini cemas. "Di satu
sisi mereka harus bekerja demi menafkahi diri dan keluarga. Di sisi lain mereka khawatir tertular
virus korona baru," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Para pekerja umumnya mengeluhkan kendurnya protokol keamanan Covid-19 di tempat kerja.
Padahal, perusahaan atau lembaga mewajibkan mereka untuk masuk kerja dengan alasan
bekerja dari rumah tak efektif untuk meningkatkan produktivitas kantor.
Timboel menjelaskan, ada dua jenis hal yang dikeluhkan pekerja. Pertama, kantor pada awal
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sangat ketat menerapkan protokol keamanan. Setiap
orang yang datang selalu diperiksa suhu tubuhnya, diminta mencuci tangan dengan sabun atau
minimal disediakan cairan antiseptik, wajib memakai masker, dan di ruang kerja diterapkan
menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter.
Namun, di kantor yang sama selama sebulan terakhir protokol itu melonggar. Tak ada lagi
pengecekan suhu tubuh ataupun pengawasan kedisiplinan pekerja. Karyawan bergerombol
mengobrol pada jam istirahat, di sela-sela pekerjaan, dan ketika menunggu kendaraan umum
di depan kantor dibiarkan oleh manajemen ataupun petugas keamanan.
Adapun kantor jenis kedua ialah yang sedari awal enggan menerapkan protokol keamanan. Baik
atasan maupun bawahan sama-sama tidak disiplin menjaga jarak ataupun memakai masker.
Hal ini belum ditambah kecemasan pekerja yang harus naik angkutan umum untuk berangkat
dan pulang kerja. Kebijakan ganjil genap untuk kendaraan milik pribadi mengakibatkan mereka
yang tidak memiliki dua kendaraan harus naik bus, kereta, MRT, ataupun angkutan kota.
Fasilitas antar-jemput oleh kantor jarang ditemukan karena banyak perusahaan mengaku tidak
mampu menyediakannya.
"Menunggu pekerja mengutarakan protes ke manajemen bukan solusi. Pemerintah pusat dan
daerah bisa menurunkan pengawas yang rutin datang melihat dan memastikan setiap tempat
kerja menegakkan kedisiplinan protokol," tutur Timboel.
Petugas dari dinas ketenagakerjaan dan berbagai lembaga terkait bisa menjadi personel yang
datang memeriksa perkantoran. Ia menambahkan, bisa pula dipertimbangkan untuk membuka
piket kerja pada hari Sabtu dan Minggu. Cara ini bisa memecah kepadatan yang terjadi pada
hari kerja reguler.
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Diana Dewi menerangkan bahwa
60 persen perusahaan di Jakarta bergerak di sektor strategis yang semasa PSBB mendapat
pengecualian serta tetap bisa beroperasi penuh. Kantor-kantor ini memiliki banyak pekerjaan
yang belum bisa dilakukan dari jarak jauh karena berkenaan dengan operasional permesinan
ataupun pelayanan tatap muka.
Pada kesempatan berbeda, ekonom pakar ketenagakerjaan dari Institute for Development of
Economics and Finance, Ah-mad Heri Firdaus, mengatakan, pandemi menggenjot kebutuhan
bagi perusahaan, terutama di Jakarta dan sekitarnya, untuk memanfaatkan teknologi digital.
"Pekerjaan manual yang dilakukan oleh pekerja blue collar, seperti petugas kebersihan dan
keamanan, bisa diteruskan secara luring. Namun, pekerjaan seperti administrasi dan akuntansi
bisa dialihkan ke digital. Caranya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di
bidang itu untuk menguasai program komputer yang bisa membantu mereka," ujarnya.
Ia mengingatkan kepada perusahaan bahwa investasi di teknologi dan pelatihan pekerja bukan
biaya, melainkan investasi. Sakit adalah biaya dan kerugian yang harus ditanggung oleh
perusahaan.
41
