Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020
P. 38
Judul Kemnaker Pangkas Jumlah Pembangunan BLK
Nama Media Kontan
Newstrend Program BLK Komunitas
Halaman/URL Pg14
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-05 04:25:00
Ukuran 186x115mmk
Warna Warna
AD Value Rp 24.924.000
News Value Rp 74.772.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tahun ini kami rencana membangun 2.000
BLK komunitas tapi karena Covid-19, mau tidak mau konsentrasi pembangunan kami koreksi.
BLK komunitas sempat berjalan dengan pengurangan kapasitas meryadi 1.000
Ringkasan
Dampak pandemi Covid-19 membuat Kemente-rian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merevisi
target pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas. Jika rencana semula tahun ini akan
membangun 2.000 BLK komunitas, jumlahnya berkurang menjadi 1.000 BLK saja.
KEMNAKER PANGKAS JUMLAH PEMBANGUNAN BLK
Dampak pandemi Covid-19 membuat Kemente-rian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merevisi
target pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas. Jika rencana semula tahun ini akan
membangun 2.000 BLK komunitas, jumlahnya berkurang menjadi 1.000 BLK saja. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan pemangkasan jumlah pembangunan BLK komunitas
ini lantaran pemerintah melakukan realokasi dan refocussing anggaran. Dana hasil
pemangkasan dipergunakan untuk menangani Covid-19 dan penanganan dampak Covid-19.
"Tahun ini kami rencana membangun 2.000 BLK komunitas tapi karena Covid-19, mau tidak
mau konsentrasi pembangunan kami koreksi. BLK komunitas sempat berjalan dengan
pengurangan kapasitas meryadi 1.000," kata Ida, Selasa (4/8).
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mer\jelaskan, pihaknya ingin membangun BLK berbasis
komunitas tidak hanya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembangunan BLK
komunitas ini akan lebih mendekat pada komunitas atau masyarakat di pedesaan. Tujuannya
agar upaya meningkatkan ketrampilan dan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja Indonesia
bisa tepat sasaran.
Saat ini persebaran letak BLK masih berada di 15 provinsi. Ia berharap pada 2024, semua
provinsi memiliki BLK untuk pengembangan kompetensi masyarakat di setiap wilayah. Ida juga
mengajak BLK pemerintah provinsi, BLK pemerintah kabupaten/kota dan BLK lainnya untuk
37