Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL

Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia
(CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah.

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan,
Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma,
Makassar, Jakarta Timur.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Sabtu menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah itu dijanjikan
pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu
untuk bekerja keluar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja keluar negeri sebagai PLRT
di negara Timur Tengah.

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi
ketenagakerjaan", kata Suhartono.

Sementara itu, Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran
Indonesia, Ridho Amrullah mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi
dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah.

"Kami mendapat informasi bahwa," katanya.

Ia menambahkan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang
dipersyaratkan sehingga membuat perlindungan terhadap mereka menjadi rentan.

Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun,
Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung,
Purbalingga, dan Cilegon.

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI keluar negeri ini melanggar Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur
Tengah.

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," katanya.

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi
tindak pidana pada kasus ini.

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam
kasus ini.

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli.

305