Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 470
Judul Kemnaker Gagalkan Pengiriman 11 Pekerja Migran Ilegal
Nama Media kompas.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/18/184632526/kemnaker-
gagalkan-pengiriman-11-pekerja-migran-ilegal
Jurnalis Kiki Safitri
Tanggal 2021-06-18 18:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Melalui inspeksi mendadak, Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman
11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural yang rencananya akan
diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Sidak
dilakukan oleh Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat
Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker
pada Kamis (18/6/2021) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur.
KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL
JAKARTA, - Melalui inspeksi mendadak, Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan
pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural yang rencananya akan
diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).
Sidak dilakukan oleh Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan,
Kemnaker pada Kamis (18/6/2021) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur.
Menurut Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, 11 CPMI yang rencananya akan
dikirimkan ke Timur Tengah, dijanjikan akan mendapat upah kerja yang tinggi dan kemudahan
dalam pengurusan dokumen.
Pasca-kejadian tersebut, Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika
ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja
ke luar negeri sebagai PLRT.
"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi
atau Kabupaten/Kota setempat," jelas dia dalam siaran pers, Jumat (18/6/2021).
469
