Page 475 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan
waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi
untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah.

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi
ketenagakerjaan", kata Suhartono dalam keterangannya yang diterima RRI, Jumat (18/6).

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho
Amrullah mengatajan, sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah.

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," kata Ridho.
Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI
tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan
Cilegon.

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur
Tengah.

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," jelas Ridho.

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini.

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," tegas Yuli.

474