Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 74

Judul               Pegawai Kemnaker di Zona Merah WFH 75% dan Zona Kuning/Oranye
                                    50%
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           PPKM Skala Mikro
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita/5613497/pegawai-kemnaker-di-zona-
                                    merah-wfh-75-dan-zona-kuningoranye-50
                Jurnalis            Erika Dyah
                Tanggal             2021-06-20 20:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan
              Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work From
              Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah
              kabupaten/kotanya berada dalam zona merah

              neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi
              target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan

              neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan
              bepergian  ke  luar  daerah  dulu,  kecuali  mendesak.  Semua  orang  harus  mematuhi  protokol
              kesehatan


              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan 75 persen work from home (WFH) atau
              bekerja  dari  rumah  bagi  pegawai  Kemnaker.  Aturan  ini  diberlakukan  bagi  pegawai  di
              kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan COVID-19. Sekretaris
              Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkap aturan ini diterapkan setelah memperhatikan
              Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  1/14/HK.04/IX/2020  tentang  Sistem  Bekerja
              Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Tatanan  Normal  Baru  di  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan
              menindaklanjuti  arahan  Presiden  Republik  Indonesia  yang  menginstruksikan  agar  Kebijakan
              Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.










                                                           73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79