Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di
tempat kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengutip siaran pers, Rabu
(16/6/2012).

Imbauan ini disampaikan mengingat lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. "Terkait
adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing
tempat kerjanya," imbuh Ida.

Protokol perusahaan

Mengenai protokol pencegahan Covid-19, sebelumnya Kemnaker telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020.

Selama pandemi Covid-19 perusahaan wajib memenuhi aturan berikut:
Pekerja dengan status orang dalam pantauan (ODP) tidak diperkenankan masuk kerja paling
lama 14 hari, dan upahnya dibayarkan secara penuh

Pekerja dengan status suspek Covid-19 dan menjalani karantina sesuai keterangan dokter, tidak
diperkenankan bekerja dan upahnya dibayarkan secara penuh

Pekerja dengan Covid-19 dibuktikan dengan surat dokter, tidak diperkenankan bekerja dan
upahnya dibayarkan secara penuh

Perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha sesuai kebijakan pemerintah daerah

Dengan menerapkan hal di atas, maka perusahaan berperan dalam pencegahan dan
penanggulangan Covid-19. "Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha
akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata dia.

Jaminan terdampak Covid-19

Ida mengatakan, Kemnaker juga akan menyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan
pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja.

Pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, dan kolaborasi dengan stakeholder juga
ditingkatkan.

“Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan
K3, serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para
pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas,” tutur Ida.

K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini, pembinaan dan pengawasan K3
terhadap perusahaan ada di bawah pantauan gubernur atau pemerintah provinsi.

Protokol kesehatan di kantor

Adapun protokol kesehatan di tempat kerja perkantoran dan industri telah diatur dalam
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

Protokol kesehatan di tempat kerja perkantoran dan industri, meliputi:
Manajemen perusahaan memantau informasi Covid-19 secara berkala di
https://infeksiemerging.kemenkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah setempat

Membentuk tim penanganan Covid-19 di tempat kerja

78