Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 75
PEGAWAI KEMNAKER DI ZONA MERAH WFH 75% DAN ZONA KUNING/ORANYE
50%
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan 75 persen work from home (WFH) atau
bekerja dari rumah bagi pegawai Kemnaker. Aturan ini diberlakukan bagi pegawai di
kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan COVID-19.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkap aturan ini diterapkan setelah
memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang
Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian
Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang
menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
berbasis mikro.
"Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata
Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (20/6/2021).
Sementara bagi pegawai di tiap unit kerja Kemnaker yang berada di wilayah kabupaten/kota
dalam zona kuning atau oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah
pegawai. Meski demikian Anwar mengimbau agar protokol kesehatan tetap diberlakukan secara
ketat di lingkungan kantor.
Ia menjelaskan kebijakan ini diambil sebagai upaya perlindungan para pegawai beserta keluarga
dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran COVID-19. Namun, kata Anwar,
dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini pegawai harus tetap memperhatikan
target kinerja unit kerja dan target kinerja ASN yang telah ditentukan.
"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus
dilaksanakan," ujarnya.
Anwar juga mengingatkan para ASN agar dapat menerapkan protokol kesehatan secara lebih
ketat. Ia pun meminta ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah
lain.
"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.
Sebagai informasi, kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker. Baik
yang berada di pusat, maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang
tersebar di seluruh Indonesia.
74
