Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 102
Judul Beleid Perlindungan Awak Kapal Indonesia Disiapkan
Nama Media Kontan
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan
Tanggal 2021-04-15 04:28:26
Ukuran 136x277mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 28.900.000
News Value Rp 86.700.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Misalnya Konvensi ILO mengenai maritim atau
Maritime Labour Convention (MLO) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja Sektor
Perikanan, serta aturan perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang
pelayaran, kepelautan, serta perikanan
Ringkasan
Pemerintah tengah menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18/2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yakni Peraturan Pemerintah (PP)
tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan yang Bekerja di Kapal
Berbendera Asing. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) saat ini telah selesai diharmonisasi dan telah diiyukan ke Sekretariat Negara
(Setneg) untuk mendapat persetujuan Presiden agar bisa dikirimkan ke DPR.
BELEID PERLINDUNGAN AWAK KAPAL INDONESIA DISIAPKAN
Pemerintah tengah menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18/2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yakni Peraturan Pemerintah (PP)
tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan yang Bekerja di Kapal
Berbendera Asing.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
saat ini telah selesai diharmonisasi dan telah diiyukan ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk
mendapat persetujuan Presiden agar bisa dikirimkan ke DPR.
Aturan ini membuat perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) menjadi lebih lengkap mulai sebelum,
selama, dan setelah bekerja. Selain itu, tidak ada lagi permasalahan dualisme perizinan,
lemahnya pendataan dan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait rendahnya
kompetensi awak kapal perikanan, serta lemahnya pengawasan.
101
