Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Melalui RPP tersebut perlindungan awak kapal perikanan diberikan mulai dari sebelum, selama,
dan setelah mereka bekerja. RPP juga mengakomodasi sejumlah masalah yang terjadi yaitu
permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan, dan koordinasi antar-K/L Berikutnya
terkait rendahnya kompetensi awak kapal perikanan serta lemahnya pengawasan terhadap ABK.

"Kementerian Ketenagakerjaan juga senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
perusahaan penempatan pekerja migran, termasuk menempatkan awak kapal perikanan. Guna
memastikan bahwa dalam operasionalnya perusahaan penempatan tidak melakukan
pelanggaran aturan," ujar dia.

Ida mengatakan, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya
mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh
rakyatnya sendiri "Dengan demikian para nelayan atau pun awak kapal perikanan Indonesia
tidak perlu harus bekerja di kapal asing," kata Ida.

432 Kasus ABK Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengatakan, dalam waktu setahun terakhir, BP2MI menangani 432 kasus ABK dan kepulangan
ABK sebanyak 22.553 ABK dengan variasi kasus. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu
gaji yang tidak layak, gaji yang tidak dibayarkan sepenuhnya, jam kerja yang tidak terbatas,
kekerasan yang dialami oleh para ABK, kondisi kerja yang tidak manusiawi hingga tidak adanya
jaminan sosial dan keselamatan kerja.

"Pokok permasalahan sulitnya penyelesaian penanganan kasus ABK perikanan ini adalah
ketidakjelasan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Kami berharap dengan adanya UU
Nomor 18 Tahun 2017 dan peraturan turunannya akan memberikan jawaban yang pasti untuk
tata kelola, penempatan dan perlindungan bagi ABK," ucap Benny.

Salah satu kendala yang dihadapai pemerintah adalah tidak adanya data tunggal yang valid
mengenai jumlah ABK perikanan dan PMI secara umum. Pemerintah tidak bisa memberikan
perlindungan secara maksimal bila tidak memiliki data yang pasti. "Kondisi demikian dapat
diantisipasi dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak baik internal maupun
ekternal termasuk masyarakat yang harus terlibat," tutur dia.

Benny mengatakan, selama 11 bulan terakhir pihaknya telah melakukan tindak pencegahan
melalui penggerebekan sebanyak 19 kali di lapangan. Dari hasil pencegahan tersebut, ia
menemukan calon pekerja migran Indonesia awak kapal perikanan berada di tempat yang sangat
tidak layak, diberikan makan minum yang sangat tidak memadai. ABK juga tidak dibekali dengan
pelatihan yang cukup untuk diberangkatkan bekerja. Bahkan mereka juga tidak memiliki
pendidikan yang memadai dan cukup sebagai awal kapal perikanan.

"Kami juga pernah melakukan penggerebekan pada satu tempat yaitu di Garut, kurang lebih ada
30 ABK yang telah bekerja selama dua tahun dan dikembalikan ke Tanah Air tetapi mereka tidak
pernah menerima haknya," ucap Benny.

96