Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 95

Judul               Menaker Akui Masih Ada Perbudakan Modern di Kapal Asing
                Nama Media          Investor Daily
                Newstrend           Perlindungan ABK
                Halaman/URL         Pg6
                Jurnalis            Arnoldus Kristianus
                Tanggal             2021-04-15 04:38:00
                Ukuran              259x328mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 139.601.000

                News Value          Rp 698.005.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Tahapan-tahapan  tersebut  kami  lakukan
              evaluasi dan langkah-langkah pembenahan agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya
              pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat ditekan secara signifikan

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Berbicara  tentang  perlindungan  bagi  PMI
              maka sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 itu mencakup perlindungan PMI baik sebelum,
              selama, maupun setelah bekerja. PMI juga dilindungi dari sisi hukum, sosial, dan ekonomi

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan juga senantiasa
              melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kepada  perusahaan  penempatan  pekerja  migran,
              termasuk menempatkan awak kapal perikanan. Guna memastikan bahwa dalam operasionalnya
              perusahaan penempatan tidak melakukan pelanggaran aturan

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian para nelayan atau pun awak
              kapal perikanan Indonesia tidak perlu harus bekerja di kapal asing
              negative  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  BP2MI)  Pokok  permasalahan  sulitnya  penyelesaian
              penanganan  kasus  ABK  perikanan  ini  adalah  ketidakjelasan  tata  kelola  penempatan  dan
              perlindungan  ABK  Kami  berharap  dengan  adanya  UU  Nomor  18  Tahun  2017  dan  peraturan
              turunannya  akan  memberikan  jawaban  yang  pasti  untuk  tata  kelola,  penempatan  dan
              perlindungan bagi ABK

              positive  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  BP2MI)  Kondisi  demikian  dapat  diantisipasi  dengan
              meningkatkan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak baik internal maupun ekternal termasuk
              masyarakat yang harus terlibat

              negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Kami juga pernah melakukan penggerebekan pada
              satu tempat yaitu di Garut, kurang lebih ada 30 ABK yang telah bekerja selama dua tahun dan
              dikembalikan ke Tanah Air tetapi mereka tidak pernah menerima haknya






                                                           94
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100