Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 96
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui, hingga kini masih banyak terjadi
pelanggaran atas hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai anak buah kapal
(ABK) di kapal berbendera asing. Bahkan, pelanggaran tersebut dilakukan hingga dalam wujud
praktik perbudakan modern.
MENAKER AKUI MASIH ADA PERBUDAKAN MODERN DI KAPAL ASING
Oleh Arnoldus Kristianus
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui, hingga kini masih banyak terjadi
pelanggaran atas hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai anak buah kapal
(ABK) di kapal berbendera asing. Bahkan, pelanggaran tersebut dilakukan hingga dalam wujud
praktik perbudakan modern.
Bila dirunut, pelanggaran hak dan praktik perbudakan modern itu tidak lepas dari proses atau
tahapan awal di dalam negeri terkait rangkaian proses penempatan awak kapal perikanan
migran. Beberapa titik yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah di antaranya proses
pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan ABK, proses rekrutmen, pendataan,
pelatihan, dan sertifikasi.
"Berbagai kasus yang menimpa awak kapal perikanan migran kita di kapal asing pada hakikatnya
merupakan dampak yang ditimbulkan dari tahapan awal di dalam negeri hingga keseluruhan
rangkaian proses penempatan," ujar Ida dalam seminar bertajuk "Melindungi ABK Indonesia di
Kapal Asing" yang berlangsung secara virtual, Rabu (14/4).
Untuk itu, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan
PMI yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing. "Tahapan-tahapan tersebut kami
lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan agar dampak masalah yang ditimbulkan
nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat ditekan secara signifikan," tutur Ida.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut juga
ikut mengatur perlindungan dan hak dari awak kapal perikanan Indonesia serta PMI dan
keluarganya.
"Berbicara tentang perlindungan bagi PMI maka sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 itu
mencakup perlindungan PMI baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. PMI juga dilindungi
dari sisi hukum, sosial, dan ekonomi," ucap Ida.
Menaker mengatakan, untuk menjalankan pembenahan itu diperlukan keterlibatan, koordinasi,
dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) guna mewujudkan tata kelola penempatan dan
perlindungan awak kapal migran yang lebih baik. Menurut dia, berbagai regulasi nasional yang
telah ada selama ini dalam upaya perlindungan awak kapal perikanan telah merujuk pada
instrumen internasional, walaupun belum secara utuh.
Ida menuturkan, substansi pada rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai perlindungan
awak kapal dibuat berdasarkan instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO mengenai maritim
(Maritime Labour Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja di Sektor
Perikanan, serta aturan per undang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang
pelayaran, kepelautan, serta perikanan.
95
