Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 125
Judul Menaker Bakal Bikin Satgas THR, Kaum Buruh Minta Dilibatkan
Nama Media jagatbisnis.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://jagatbisnis.com/menaker-bakal-bikin-satgas-thr-kaum-buruh-
minta-dilibatkan/
Jurnalis Admin Jagat
Tanggal 2021-04-15 03:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini Kementerian telah membentuk Satgas
pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 di pusat
yang perlu diikuti daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta
tercapai kesepakatan yang dapat memuat para pihak yaitu pekerja atau buruh, dan keterlibatan
peran pemerintah daerah untuk mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan
pemerintah
neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Pemerintah merespons dengan baik, mudah-mudahan 1-2 hari ini Menaker agar segera
mengeluarkan, mudah-mudahan ya, harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru bahwa
Satgas THR yang sudah dibentuk oleh Menaker akan diisi oleh serikat buruh dan juga Apindo.
Jadi itu keinginan kami
positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Satgas THR diisi oleh 3 pihak, pemerintah, buruh, dan pengusaha agar bisa berimbang, netral,
dan bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Dari pengusaha
memberikan argumentasi, dari serikat buruh juga memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita
bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu atau tidak memberikan THR
negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Dari tahun 2020 bahkan ada perusahaan yang masih mencicil sampai hari ini, dan belum selesai.
Karena itu harus ada penegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas kalau tidak
melakukan kewajibannya dengan baik
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan membentuk satuan tugas (Satgas)
pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2021. Ia juga
meminta pemerintah daerah (Pemda) membentuk satgas serupa agar pembayaran THR 2021
dapat terlaksana dengan baik. “Saat ini Kementerian telah membentuk Satgas pelayanan
konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 di pusat yang perlu
124