Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 125

Judul               Menaker Bakal Bikin Satgas THR, Kaum Buruh Minta Dilibatkan
                Nama Media          jagatbisnis.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://jagatbisnis.com/menaker-bakal-bikin-satgas-thr-kaum-buruh-
                                    minta-dilibatkan/
                Jurnalis            Admin Jagat
                Tanggal             2021-04-15 03:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini Kementerian telah membentuk Satgas
              pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 di pusat
              yang perlu diikuti daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta
              tercapai kesepakatan yang dapat memuat para pihak yaitu pekerja atau buruh, dan keterlibatan
              peran  pemerintah  daerah  untuk  mendorong  dan  melaksanakan  langkah-langkah  kebijakan
              pemerintah

              neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
              Pemerintah  merespons  dengan  baik,  mudah-mudahan  1-2  hari  ini  Menaker  agar  segera
              mengeluarkan, mudah-mudahan ya, harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru bahwa
              Satgas THR yang sudah dibentuk oleh Menaker akan diisi oleh serikat buruh dan juga Apindo.
              Jadi itu keinginan kami

              positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
              Satgas THR diisi oleh 3 pihak, pemerintah, buruh, dan pengusaha agar bisa berimbang, netral,
              dan  bisa  memberikan  masukan-masukan  yang  benar-benar  seimbang.  Dari  pengusaha
              memberikan argumentasi, dari serikat buruh juga memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita
              bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu atau tidak memberikan THR
              negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
              Dari tahun 2020 bahkan ada perusahaan yang masih mencicil sampai hari ini, dan belum selesai.
              Karena itu harus ada penegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas kalau tidak
              melakukan kewajibannya dengan baik



              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  akan  membentuk  satuan  tugas  (Satgas)
              pelayanan  konsultasi  dan  penegakan  hukum  pelaksanaan  pembayaran  THR  2021.  Ia  juga
              meminta pemerintah daerah (Pemda) membentuk satgas serupa agar pembayaran THR 2021
              dapat  terlaksana  dengan  baik.  “Saat  ini  Kementerian  telah  membentuk  Satgas  pelayanan
              konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 di pusat yang perlu
                                                           124
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130