Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 223
PRESIDEN KSPSI MINTA MENAKER LIBATKAN BURUH DAN PENGUSAHA DI SATGAS
THR
Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea
meminta pemerintah melibatkan buruh dan pengusaha dalam pembentukan Satgas Tunjangan
Hari Raya (THR).
Menurut dia, pengawasan penyaluran THR harus dilakukan tiga pihak yakni, buruh, pengusaha,
dan pemerintah.
"Semoga Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) segera menerbitkan Satgas THR yang juga diisi
oleh buruh dan pengusaha. Jadi ada keseimbangan. Bukan hanya oleh pemerintah," kata Andi
Gani kepada wartawan usai bertemu para menteri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,
Rabu (14/4/2021).
Kendati begitu, dia berterima kasih kepada pemerintah yang telah mewajibkan perusahaan
membayar penuh THR Hari Raya Idul Fitri 2021 untuk pekerjanya. Hanya saja, kata Andi,
memang perlu pengawasan agar semua perusahaan betul-betul membayarkan THR kepada para
pekerja.
Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-
perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara utuh. Pasalnya, Andi menyebut hingga
kini masih ada perusahaan yang mencicil pembayaran THR periode 2020.
"Karena itu, harus ada ketegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas kalau
ada perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur
di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,"
kata Menaker Ida di Jakarta, pada Virtual Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta,
hari Senin (12/4/2021).
"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," sambungnya.
Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR
Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," tutur Ida.
Adapun dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan
juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
222
