Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 227
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman membuka posko aduan terkait dengan
persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mungkin dialami para pekerja di Bumi Sembara.
Kendati begitu hingga saat ini posko itu masih belum menerima aduan terkait hal tersebut.
FASILITASI RIBUAN PEKERJA, DISNAKER SLEMAN BUKA POSKO ADUAN THR
- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman membuka posko aduan terkait dengan
persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mungkin dialami para pekerja di Bumi Sembara.
Kendati begitu hingga saat ini posko itu masih belum menerima aduan terkait hal tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman Sutiasih mengatakan, posko yang dibuka Disnaker tersebut
dapat diakses oleh semua pekerja yang berada di Sleman. Selain melakukan pengaduan,
konsultasi juga dapat dilakukan di posko tersebut.
"Iya kami membuka posko [aduan THR]. Sebenarnya posko itu hanya untuk menekankan saja.
Silakan bagi yang ingin konsultasi kaitan THR kami siap melayani," kata Sutiasih kepada awak
media, Rabu (14/3/2021).
Sutiasih menjelaskan, posko aduan terkait masalah aduan THR tidak hanya dibuka di Disnaker
Sleman saja. Kabupaten/kota lain hingga tingkat provinsi pun juga membuka posko serupa.
Posko aduan yang bertempat di lantai dua Disnaker Sleman itu sudah mulai dibuka sejak
beberapa hari yang lalu. Para pekerja yang hendak mengakses posko tersebut dapat datang
langsung atau melalui sambungan telepon.
"Posko THR di buka di Disnaker Sleman lantai dua, bisa lewat telepon atau bahkan posko virtual
kalau di tingkat provinsi," ujarnya.
Kendati posko aduan telah dibuka namun belum ada masyarakat khususnya pekerja di Sleman
yang datang untuk mengadu. Menurutnya, aduan akan dilakukan setelah pembayaran THR
sudah melebihi batas yang ditentukan.
"Sampai sekarang belum ada. Kalau memang mengadu mungkin nanti kalau sudah lewat batas
waktunya sebab kalau mengadu sekarang masih akan diminta untuk menunggu dulu," tuturnya.
Disampaikan Sutiasih, perihal penangguhan pembayaran THR sendiri hanya dibatasi hingga H-1
saja. Padahal seharusnya penangguhan itu sebelumnya dibatasi hingga H-7 hari raya
keagamaan.
"Bagi yang tidak atau bagi perusahaan yang kesulitan atau tidak bisa memberikan THR tepat
waktu itu dengan cara kesepakatan dengan pekerja secara tertulis dan dilaporkan ke Disnaker
dan pemberiannya juga harus H-1," terangnya.
Lebih lanjut, pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) 2021
berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan tanggal 12 April 2021.
Di dalam SE tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran THRK adalah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Terkait tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
pekerja atau buruh di perusahaan.
226
