Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 230
tindak eksploitasi," kata Ida dalam seminar berjudul "Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing"
di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan perbaikan tata kelola akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen hukum
yang mengaturnya.
Oleh karenanya, saat ini pemerintah terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), utamanya
terkait aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan pelindungan
awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.
Sejauh ini, rancangan PP (RPP) telah selesai proses harmonisasi dan sudah diajukan ke
Sekretariat Negara.
Ida menjelaskan bahwa RPP tersebut membawa harapan agar pelindungan ABK menjadi lebih
lengkap mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.
Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar
kementerian dan lembaga terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan serta lemahnya
pengawasan, diharapkan juga tidak lagi muncul.
"Substansi pada RPP Pelindungan Awak Kapal, yang mana rujukan pengaturannya kita ambil,
baik dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO mengenai maritim dan Konvensi ILO Nomor
188 mengenai pekerja di sektor perikanan, serta aturan perundang-undangan nasional terkait
lainnya, seperti di bidang pelayaran, kepelautan, serta perikanan," demikian Ida.
229
