Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 233
negative - H. Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Nanti akan kami
cek benar tidak dia tak punya uang membayar THR. Makanya sebelum langka ini ditempuh
sebaiknya perusahaan yang terdampak Covid-19 harus ada kesepakatan dengan pekerja/buruh
Ringkasan
Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau akan membuka posko pengaduan THR pada Lebaran
tahun 2021 ini. Pendirian posko THR tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
PEMPROV RIAU BUKA POSKO PENGADUAN THR, KEPALA DISNAKERTRANS RIAU:
THR WAJIB DIBAYARKAN
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau akan membuka
posko pengaduan THR pada Lebaran tahun 2021 ini.
Pendirian posko THR tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Dalam SE Menaker itu kami diminta untuk membuka posko THR. Insya Allah dalam waktu dekat
akan kami buka Posko THR di kantor Disnakertrans Riau," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, H. Jonli, Rabu (14/4/2021).
Jonli mengatakan, posko pengaduan THR tersebut tidak hanya menerima laporan dari
pekerja/buruh, namun bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 juga bisa melapor.
Namun itu hanya untuk perusahaan yang tidak bisa membayar THR sesuai waktu ditentukan
tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.
"Misalnya perusahaan kesulitan untuk membayar THR pekerja/buruh karena terdampak Covid-
19, nanti kita akan panggil perusahaan dan pekerja kita dudukan bersama sampai menemukan
kesepakatan, kapan perusahaan akan membayar THR pekerjanya," katanya.
Namun kebijakan tersebut harus ada kesepakatan antar dua belah pihak, perusahaan dan
pekerja. Sebab kata Jonli, perusahaan tidak boleh mengelak membayarkan THR untuk
pekerjanya.
"THR wajib dibayarkan. Cuma kapan waktunya itu yang harus ada kesepakatan bersama,"
ujarnya.
Sejauh ini Gubernur Riau telah mengirim surat ke bupati/walikota terkait pelaksanaan pemberian
THR Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan sesuai dengan SE Menaker RI.
"Surat pak Gubernur itu sudah kita kirim ke bupati/walikota se-Riau agar menindaklanjuti sesuai
arahan SE Menaker. Dalam surat itu kita juga minta agar membuka posko pengaduan THR, dan
melaporkan pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021," katanya.
Jonli menegaskan, bagi pekerja atau karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka
pihak perusahaan wajib membayarkan THR nya secara penuh, atau setara dengan satu bulan
gaji.
232
