Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Ida menambahkan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan, SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Sanksi Pelanggaran Pembayaran THR Keagamaan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan pada
pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya
batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda tersebut, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar
THR keagamaan kepada pekerja/buruh.

Sementara itu, pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dalam
waktu yang ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dikenakan sanksi
administratif.

Sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yakni Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan Permenaker 6 tahun 2016, di antaranya - Teguran tertulis -
Pembatasan kegiatan usaha - Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi -
Pembekuan kegiatan usaha Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang - undangan.

"Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa, teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha,' jelas Menaker Ida.

Lebih lanjut, Ida mengatakan, pada tahun 2020 pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi
perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai
ketentuan perundang - undangan.

Yakni agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja dengan menyepakati pembayaran
THR yang pada waktu itu dilakukan secara bertahap.

Hal ini tertuang dalam SE Menaker Nomor 6 Tahun 2020.

Waktu Pemberian THR bagi pekerja Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran
THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker Ida dikutip dari Kemnaker.go.id.

Adapun dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

237