Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 243

Yanti  menyebutkan,  selain  dipakai  untuk  menyiapkan  kebutuhan  hari  raya,  THR  juga  untuk
              menutupi kebutuhan yang tidak terpenuhi pada bulan-bulan sebelumnya.
              "THR  memang  kebutuhan  kan,  walaupun  pemerintah  sekarang  melarang  untuk  pulang
              kampung, tapi THR itu kan bisa digunakan untuk keperluan Lebaran, banyak kebutuhan yang
              harus kami keluarkan," kata Yanti.

              "Tidak  bisa  dipungkiri  kami  juga  perlu  menggunakan  THR  untuk  kebutuhan  lain  karena  kan
              dengan Covid-19 ini banyak gaji yang dicicil, itu bisa ditutupi dengan THR," tambahnya.

              Yanti mengaku, beberapa bulan sejak pandemi, dia sempat dirumahkan dan hanya mendapat
              setengah dari upahnya. Hal itu membuat Yanti harus sekuat tenaga memenuhi kebutuhannya.

              Sementara itu, Daniel Afrian, buruh lainnya yang ikut berdemo mengatakan, para pengusaha
              yang mengaku merugi selama masa pandemi tak pernah memberikan bukti kepada para pekerja.
              Ia berharap ada diskusi yang terbuka antara pengusaha dengan para buruh terkait hal itu.

              "Sekarang kan begini, kalaupun memang ada kerugian, kita sama-sama duduk bareng, cuma
              kenyataannya di lapangan pengusahanya bicara rugi, tapi tidak pernah ada pembuktian," ujar
              Daniel.

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan
              M/6/HK.04/IV/2021  mewajibkan  para  pengusaha  untuk  melakukan  pembayaran  THR
              keagamaan tahun 2021 secara penuh atau tanpa dicicil.

              Ida menjelaskan, dalam keputusan yang diambil, Kemenaker telah melakukan diskusi dengan
              lembaga kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi
              yang  intens  dengan  pengusaha,  serikat  pekerja,  serikat  buruh  untuk  menjalin  kesepahaman
              dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021.

              Kebijakan itu berbeda dengan tahun lalu. Tahun 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker
              Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR
              keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

              Pertimbangannnya saat itu adalah kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau buruh atas
              pemenuhan pembayaran THR.
              Ida mengatakan, saat ini pemerintah melakukan banyak hal. Roda perekonomian sudah mulai
              bergerak, kegiatan ekonomi nasional sudah mulai membaik kembali.

























                                                           242
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248