Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 239
Pekerja yang berhak dapat THR - Pekerja/buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang
mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus - Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang
mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan - Pekerja/buruh yang
dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama
belum mendapat THR.
Besaran THR 2021 Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja
dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Kemudian, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Ketentuan Pemberian THR bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 Dalam SE
dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak
mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan agar melakukan
dialog dengan pekerja.
Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan
yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker Ida.
Kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan itu harus dipastikan tidak sampai
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021.
Di mana besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.
Menaker Ida meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan secara transparan.
Ia juga meminta Gubernur beserra Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan
daerah.
Gubernur dan Bupati/Wali kota juga diminta untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
238
