Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 236

PEMERINTAH BENTUK SATGAS THR, BURUH MINTA DILIBATKAN AGAR ADA
              KESEIMBANGAN
              JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea
              mendatangi istana pada hari ini, Rabu (14/4/2021). Dia mengaku bertemu dengan beberapa
              menteri di istana.

              "Dengan pemerintah, dengan beberapa menteri. Dan juga kita menyampaikan bahwa harapan
              kita,  pemerintah  pada  saat  ini,  dan  kita  juga  sampaikan  soal  Omnibus Law,"  katanya,  Rabu
              (14/4/2021).

              Dia mengatakan, salah satu yang dibahas berkaitan dengan tunjangan hari raya (THR). Seperti
              diketahui, saat ini THR tengah menjadi polemik jelang lebaran ini.

              "Juga membahas soal THR menjadi polemik sekarang dan semoga Menaker segera menerbitkan
              Satgas  THR  yang  diisi  oleh  buruh  dan  pengusaha.  Jadi,  ada  kesimbangan.  Bukan  hanya
              pemerintah," ungkapnya.

              Andi  mengatakan,  jika  Satgas  THR  diisi  tiga  pihak  maka  akan  berimbang  dalam  menangani
              persoalan THR. Dengan begitu dapat diketahui mana saja perusahaan yang mampu dan tidak
              memberikan THR.

              "Karena itu, kita minta di tahun 2021 Satgas THR diisi oleh tiga pihak pemerintah, buruh dan
              pengusaha agar bisa berimbang, agar bisa netral dan bisa memberikan masukan-masukan yang
              benar-benar  seimbang.  Dari  pengusaha  memberikan  argumentasi,  dari  federasi  buruh  juga
              memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu
              atau tidak memberikan THR," paparnya.

              Dia menekankan pentingnya pengawasan dalam pemberian THR ini. Namun, paling tepat hal ini
              diawasi oleh pemerintah, pengusaha dan buruh. "Yang penting yang terbaik pengawasan itu ada
              dan  melekat  dan  juga  harus  diberikan  sanksi kepada perusahaan-perusahaan  yang  memang
              tidak memberikan THR secara utuh," tuturnya.

              Dia menyebut masih ada perusahaan yang masih mencicil THR dari tahun 2020 sampai hari ini.
              "Maka dari itu harus ada penegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau ada
              perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik," pungkasnya.

              (Ari).



























                                                           235
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241