Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Perusahaan yang tidak mampu membayar THR diminta memanfaatkan berbagai stimulus yang
disediakan pemerintah untuk dunia usaha. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban
membayar THR, pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Adapun sanksi diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan
usaha.

Terkait ketidakmampuan membayar THR, disebutkan, perusahaan yang tidak mampu membayar
THR harus terlebih dahulu membuktikannya dengan membuka laporan keuangan internalnya
selama dua tahun terakhir secara transparan kepada pekerja. Selain itu, juga mengadakan dialog
bipartit, dan melapor kepada pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan, jika perusahaan terbukti benar-
benar tidak mampu, kelonggaran pembayaran THR diberikan sampai paling lambat satu hari
sebelum Lebaran, tanpa dicicil atau ditunda.

Kebijakan ini diapresiasi juga oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal secara terpisah. ”Kami mengapresiasi kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan ini seirama
dengan tuntutan KSPI serta buruh Indonesia supaya THR dibayar secara penuh tujuh hari
sebelum Lebaran,” tutur Said Iqbal.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 410 laporan pengaduan pembayaran THR
Lebaran tahun 2020. Sebanyak 307 perusahaan sudah melunasinya, tetapi 103 lainnya masih
dalam proses pemeriksaan. Beberapa kasus akhirnya diselesaikan melalui perselisihan hubungan
industrial.

Ada THR 2020 yang belum dibayar

”Karena itu, harus ada ketegasan pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada
perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.”

Sementara itu, Serikat Pekerja Nasional mencatat sampai Maret 2021 masih ada 1.478 pekerja
di wilayah Jabodetabek yang belum menerima THR secara penuh. Andi Gani membenarkan,
masih ada perusahaan yang sampai hari ini belum menyelesaikan pembayaran THR tahun 2020.

”Karena itu, harus ada ketegasan pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada
perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya,” tambah Andi.

Masalahnya dari perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban THR di tahun 2020, belum
ada sanksi tegas. Karena itu, Andi meminta ada Satgas THR secara tripartit. Adanya Satgas THR
diharap bisa secara berimbang memberikan masukan.
Said Iqbal menambahkan, THR yang dibayar secara penuh akan meningkatkan daya beli
masyarakat termasuk buruh. Konsumsi juga akan naik yang diharapkan akan membuat
pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif.

224