Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 224

Judul               Awasi THR, Buruh Minta Menteri Tenaga Kerja Bentuk Satgas THR
                Nama Media          kompas.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/14/awasi-thr-buruh-
                                    minta-menteri-tenaga-kerja-bentuk-satgas-thr/
                Jurnalis            Nina Susilo
                Tanggal             2021-04-14 18:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Untuk memastikan tunjangan hari raya dibayarkan pengusaha, semestinya ada Satuan Tugas
              atau Satgas THR. Tim ini akan mengawasi kebijakan pemerintah dilaksanakan dan hak buruh
              diberikan THR sesuai aturan.



              AWASI THR, BURUH MINTA MENTERI TENAGA KERJA BENTUK SATGAS THR

              Untuk memastikan tunjangan hari raya dibayarkan pengusaha, semestinya ada Satuan Tugas
              atau Satgas THR. Tim ini akan mengawasi kebijakan pemerintah dilaksanakan dan hak buruh
              diberikan THR sesuai aturan.

              Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  Andi  Gani  Nena  Wea
              menyampaikan harapannya seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta,
              Rabu  (14/4/2021).  Gani  berharap  Menteri  Ketenagakerjaan  segera  membentuk  Satgas  THR,
              yang terdiri atas perwakilan pemerintah, buruh, dan pengusaha. Dengan demikian, ketika ada
              perusahaan  yang  tidak  membayarkan  THR  secara  penuh,  Satgas  THR  ini  bisa  segera
              menanganinya.

              Pengawasan pemenuhan kewajiban membayar THR menjadi penting. ”Hal paling penting dalam
              kebijakan THR ini, pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang
              tidak  memberikan  THR  secara  utuh,”  tutur  Andi  Gani  kepada  wartawan  di  Kompleks  Istana
              Kepresidenan.

              Sebelumnya,  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021
              mengharuskan  semua  perusahaan,  baik  terdampak  pandemi  Covid-19  maupun  tidak,  untuk
              membayar THR secara utuh dan tepat waktu. Pembayaran THR dilakukan paling lambat tujuh
              hari sebelum hari raya Lebaran.

              ”Hal paling penting dalam kebijakan THR ini, pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada
              perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan THR secara utuh.”




                                                           223
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229