Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

NTB MEMBENTUK TIM KHUSUS AWASI KEBIJAKAN PEMBERIAN THR

Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membentuk tim khusus untuk
memantau dan mengawasi kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan
menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Tim ini akan kami buat dalam waktu dekat. Poskonya nanti berada di Kantor Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnaker) provinsi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnaker) NTB, Hj Wismaningsih Drajadiah di Mataram, Rabu.

Ia menjelaskan, tim khusus ini nantinya bertugas mengawal Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan yang keluar pada 12 April 2021
dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

"Apakah dilaksanakan atau tidak itu yang kami pantau nantinya, sehingga hak-hak pekerja atau
buruh bisa terpenuhi," ujarnya.

Wismaningsih mengatakan, tim ini nantinya juga akan dibuat di seluruh kabupaten dan kota di
NTB. Tim ini terdiri dari sejumlah instansi baik yang ada di provinsi, kabupaten dan kota.

"Jadi tim ini bukan hanya di provinsi tapi diseluruh kabupaten dan kota juga kita bentuk," terang
Wismaningsih.

Menurut Wismaningsih, sesuai instruksi Menteri Ketenagakerjaaan, pembayaran THR tidak boleh
dicicil. Namun demikian, bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu
memberikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut kata
Wismaningsih, mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan
laporan keuangan internal.

"Intinya tidak boleh dicicil. Ketentuannya harus dibayar lunas minimal 7 hari sebelum hari raya.
Apabila tidak sanggup itu sudah diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja," ucap
Wismaningsih.

Lebih lanjut, ia menyatakan bila perusahaan terlambat atau bahkan tidak membayar THR
tersebut, maka akan ada sanksi administrasi sesuai ketentuan pemerintah.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.

"Sanksi ini macam-macam bisa teguran lisan dan tertulis. Jadi ada tahapan yang dilalui apabila
ada pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan THR," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha
tentang denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan
hari raya kepada karyawannya.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata dia dalam konferensi pers virtual
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun

277