Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 367
Ida mengatakan perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan apabila terdapat instrumen
hukum yang mengaturnya.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
Terutama, terkait aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) untuk penempatan dan
pelindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.
Saat ini, rancangan PP-nya telah selesai proses harmonisasi dan sudah diajukan ke Sekretariat
Negara.
Menaker Ida menyatakan, RPP ini membawa harapan agar pelindungan ABK menjadi lebih
lengkap, mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.
Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L
terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan, serta lemahnya pengawasan, diharapkan
juga tidak lagi muncul.
Ida mengatakan substansi RPP Pelindungan Awak Kapal rujukan pengaturannya diambil dari
instrumen internasional yaitu Konvensi ILO mengenai maritim (Maritime Labour Convention) dan
Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja di Sektor Perikanan, serta aturan perundang-
undangan nasional terkait lainnya seperti di bidang pelayaran, kepelautan, serta perikanan.
Menurut Ida, pihaknya juga senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
perusahaan penempatan pekerja migran, termasuk yang menempatkan awak kapal perikanan,
guna memastikan perusahaan ini dalam operasionalnya tidak melakukan pelanggaran aturan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan bahwa pokok permasalahan sulitnya penanaganan
ABK perikanan di Indonesia, yakni muaranya adalah ketidakjelasan tata kelola penempatan ABK.
Hal ini dikarenakan masih terdapatnya tumpang tindih dalam memberikan izin penempatan bagi
awak kapal yang ingin bekerja di kapal berbendara asing.
Benny memiliki harapan agar UU Nomor 18 Tahun 2017 dan peraturan turunan dari UU ini akan
memberikan jawaban yang pasti bagi tata kelola, maupun pelindungan bagi awak ABK perikanan
Indonesia.
"Kuncinya adalah jika sistem sudah kita buat dan diperkuat, maka kolaborasi dan koordinasi
menjadi penting dalam menangani masalah awak kapal perikanan Indonesia," ungkap Benny.
Sebagai penutup, Menaker Ida mengapresiasi Indonesia Ocean Justive Initiative (IOJI) yang
concern terhadap isu pelindungan awak kapal migran Indonesia.
366
