Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 362

Judul               BP2MI katakan tidak ada data valid tata kelola perlindungan ABK
                Nama Media          aktual.com
                Newstrend           Perlindungan ABK
                Halaman/URL         https://aktual.com/bp2mi-katakan-tidak-ada-data-valid-tata-kelola-
                                    perlindungan-abk/
                Jurnalis            Arie Saputra
                Tanggal             2021-04-14 14:50:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  BP2MI)  Mempertanyakan  Komitmen  Multi-Pihak  dalam
              Melindungi ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing

              positive  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  BP2MI)  Saya  mencermati  dan  mesti  mengakui  bahwa
              ketiadaan data tunggal yang valid mengenai jumlah ABK perikanan dan PMI (Pekerja Migran
              Indonesia) secara umum, ini yang jadi kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia. Bagaimana
              kita bisa beri perlindungan maksimal bila jumlah yang kita lindungi kita tidak ketahui secara pasti
              neutral  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  BP2MI)  Itu  sama  dengan  7  persen  dari  total  anggaran
              pendapatan dan belanja negara (APBN)

              positive - Achmad Santosa (Ketua Umum BAC) Diperlukan database ABK yang terintegrasi

              neutral - Achmad Santosa (Ketua Umum BAC) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
              Pekerja  Migran  Indonesia,  salah  satunya  ABK  kapal,  juga  membutuhkan  perangkat  aturan
              pelaksana terutama soal bagaimana menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan sebelum, selama
              dan setelag bekerja maupun perlindungan hukum, ekonomi, maupun perlindungan sosial

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian, hak awak kapal perikanan
              Indonesia dan PMI lain berikut keluarganya sudah dilindungi oleh UU ini. Tapi harus diakui, dalam
              konteks  perbudakan  di  laut,  kita  masih  melihat  banyak  hak  PMI  berikut  keluarganya  yang
              dilanggar



              Ringkasan

              Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan
              ketiadaan data tunggal yang valid menjadi kendala dalam upaya tata kelola perlindungan anak
              buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing.





                                                           361
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367