Page 359 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

TINGKATKAN PERLINDUNGAN ABK, KEMNAKER BENAHI TATA KELOLA
PENEMPATAN PEKERJA
Untuk meningkatkan pelindungan bagi anak buah kapal (ABK), Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus membenahi tata kelola penempatan dan pelindungan ABK Indonesia yang
bekerja di kapal berbendara asing.

"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan
pelindungan bagi awak kapal perikanan, yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap
tindak eksploitasi," kata Menteri Ketenagakerjaan (menaker), Ida Fauziyah, saat menyampaikan
Keynote Speech pada seminar Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing, yang diselenggarakan
oleh Indonesia Ocean Justice Initiative, di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera
asing masih rentan menjadi korban eksploitasi. Perbaikan tata kelola ini akan mudah
direalisasikan, jika terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.
Oleh karenanya, saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI),
utamanya terkait aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan
pelindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing. saat
ini, rancangan PP-nya telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara.

Ida menyatakan, RPP ini membawa harapan agar pelindungan ABK menjadi lebih
lengkap/paripurna, mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. Selain itu, permasalahan
dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L terkait, rendahnya kompetensi
awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan, diharapkan juga tidak lagi muncul.

"Substansi pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelindungan Awak Kapal, yang mana
rujukan pengaturannya kita ambil, baik dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO
mengenai maritim (Maritime Labour Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja
di Sektor Perikanan, serta aturan perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang
pelayaran, kepelautan, serta perikanan," jelas Ida.

Pihaknya juga senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan
penempatan pekerja migran, termasuk yang menempatkan awak kapal perikanan guna
memastikan perusahaan ini dalam operasionalnya tidak melakukan pelanggaran aturan.
Sementara itu, kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyatakan bahwa pokok permasalahan
sulitnya penanganan ABK perikanan di Indonesia bermuara pada ketidakjelasan penempatan,
karena masih terdapatnya tumpang tindih dalam memberikan izin penempatan bagi awak kapal
yang ingin bekerja di kapal berbendara asing.

"Kami punya harapan dari UU No.18 Tahun 2017 dan peraturan turunan dari UU ini, akan
memberikan jawaban yang pasti bagi tata kelola baik bagi tata kelola maupun pelindungan bagi
awak ABK perikanan Indonesia. Kuncinya, jika sistem sudah kita buat dan diperkuat, maka
kolaborasi dan koordinasi menjadi penting dalam menangani masalah awak kapal perikanan
Indonesia," tegas Benny.

Pada kesempatan itu, Menaker mengapresiasi Indonesia Ocean Justive Initiative (IOJI), yang
dinilainya peduli terhadap isu pelindungan awak kapal migran Indonesia. Salah satu
kontribusinya adalah membentuk Policy Brief mengenai Perbaikan Tata kelola Pelindungan ABK
Indonesia di Kapal Ikan Asing.

"Rekomendasi kebijakan yang diajukan telah kami jadikan referensi yang berharga bagi
pemerintah selaku regulator, dalam menetapkan kebijakan pelindungan pekerja migran
Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal perikanan di kapal berbendera asing," ujar Ida.
358