Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 462
KELUHAN PENGUSAHA HARUS BAYAR PENUH THR SAAT BISNIS BELUM PULIH
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan
hari raya (THR) secara penuh kepada pekerja. Berbeda dengan tahun lalu, THR juga tak boleh
dicicil dan harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J
Supit mengatakan kebijakan pembayaran THR secara penuh dapat menjadi persoalan bagi
sebagian perusahaan. Sebab, ada sektor industri yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-
19.
Dalam edaran Menteri Ida, perusahaan yang tidak mampun membayar THR tujuh hari sebelum
hari raya harus berunding dengan pekerja/buruh, dan tetap membayar THR paling lambat satu
hari sebelum lebaran.
"Bagi yang tidak mampu bagaimana? Kalau orang sedang kesulitan dana, mau dikasih waktu
satu bulan pun belum tentu mampu bayar," kata Anton kepada Katadata, Senin, (15/4).
Menurutnya, dalam kondisi resesi ini, walaupun ada perusahaan yang sudah bisa
mempertahankan bisnisnya, sebagian besar masih mengalami penurunan pendapatan. Terlebih
pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan selesai.
"Kita ini sedang marathon, bukan sprint. Kita harus jaga nafas. Jadi jangan hanya pikirkan
telurnya saja, ayamnya juga harus dijaga jangan sampai mati di tengah jalan," ujar Anton.
Ia menyarankan pemerintah untuk memberikan fleksibilitas bagi pengusaha yang benar-benar
tidak mampu membayar. Tidak hanya diberikan keringanan dengan menunda pembayaran
sampai enam hari sebelum hari raya.
"Tapi saya tetap menganjurkan bagi yang mampu membayar jangan sampai ditunda. Karena
pengalaman saya, dalam keadaan sulit pun, kalau mereka bisa bayar ya bayar lah," kata Anton.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Maulana Yusran. Ia mengatakan seharusnya kebijakan mengenai pembayaran THR disesuaikan
dengan masing-masing sektor usaha. Terutama kondisi di sektor pariwisata yang belum dalam
kondisi baik.
"Harusnya jangan dipukul rata seperti ini. Apalagi bagi kami yang ada di sektor pariwisata yang
belum recovery sama sekali karena pemerintah sendiri yang menahan pergerakan masyarakat
yang menjadi sumber pendapatan kami," kata Maulana kepada Katadata, Selasa (13/4).
Simak Databoks berikut: Ia mengatakan di sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran
merupakan bisnis yang bergerak sesuai musim dan tergantung pada pergerakan orang. Di
tengah pemerintah selalu menahan pergerakan orang, ia menilai kebijakan ini cukup rumit bagi
pengusaha hotel dan restoran.
Menurutnya, perusahaan tidak bisa dipaksakan untuk membayar THR, sedangkan
pendapatannya selama pandemi lebih kecil daripada pengeluaran. "Jangankan H-7, yang tahun
kemarin saja belum tentu semuanya sudah bayar," kata Maulana.
Maulana menjelaskan bahwa harapan pengusaha terutama di sektor pariwisata sudah pupus
saat kebijakan larangan mudik diterbitkan. Ia menambahkan, seharusnya lebaran menjadi
momentum bagi pengusaha untuk perlahan bangkit dan menyelesaikan urusan internal mereka
dengan tenaga kerja.
"Di sisi tenaga kerja mereka memang membutuhkan THR, namun di sisi pelaku usaha juga tidak
ada pendapatan," ujar dia.
461
