Page 460 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 460
SE juga mengimbau Gubernur dan Bupati/Wali kota turut mengawal agar pembayaran THR
Lebaran tahun 2021 berjalan baik, dengan membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol
kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
Dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan
daerah, Ida meminta Gubernur beserta Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Denda dan Sanksi Jika tidak bisa memberikan THR kepada karyawan, maka pengusaha akan
dikenakan denda dan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Besaran denda adalah 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.
"Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual,
Jakarta, Senin (12/4/2021).
Sementara untuk sanksi administratif, Ida menjelaskan bagi perusahaan yang tidak membayar
THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari
sebelum hari keagamaan, akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan
pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2.
Sanksi administratif bisa berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.
Ida menegaskan, semua sanksi administratif dan denda kepada pengusaha yang tidak
membayarkan THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau keterlambatan pembayaran
THR keagamaann sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(surya.co.id.
459
