Page 457 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 457

MENAKER IDA AKUI ADA ABK INDONESIA TERJEBAK PERBUDAKAN MODERN DI
              LAUT
              - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui adanya anak buah kapal (ABK) Indonesia,
              khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi perbudakan modern di laut.
              Dia  mengungkapkan,  masalah-masalah  yang  kerap  dihadapi  para  ABK didominiasi penipuan,
              penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.

              "Dari  waktu  ke  waktu,  awak  kapal  Indonesia,  khususnya  awak  kapal  perikanan,  seringkali
              mengalami  berbagai  masalah.  Mereka  terjebak  situasi  perbudakan  modern  di  laut,"  katanya
              dalam  webinar  'Mempertanyakan  Komitmen  Multi-Pihak  dalam  Melindungi  ABK  Indonesia  di
              Kapal Ikan Asing' di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (14/4).

              Dia  mengakui,  lantaran  banyaknya  kasus  yang  menimpa  awak  kapal  Indonesia  di  kapal
              perikanan berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.

              Upaya perbaikan pun terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian aturan turunan
              dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berupa
              peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan
              yang bekerja di kapal berbendera asing.

              "Prosesnya  kita  tunggu,  (saat  ini  RPP  perlindungan  awak  kapal)  masih  diajukan  di  Setneg
              (Sekretariat Negara)," ujarnya.

              Ida  mengatakan  sejumlah  kasus  pelanggaran  HAM  terhadap  awak  kapal  Indonesia  banyak
              terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses
              penempatan ABK.

              "Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan
              yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan
              sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," katanya.

              Menurut Ida, evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar
              dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan.
              "Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan
              dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," tandasnya.

              [azz].



























                                                           456
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462