Page 496 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 496
Ida menegaskan, THR ini harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil seperti tahun lalu karena
pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi
Covid-19.
"Hal ini agar ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah untuk
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ucap Ida beberapa waktu lalu.
Sebagai informasi, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 pasal 9 menyatakan bahwa tunjangan hari
raya (THR) keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Tunjangan hari
raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya minta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan perusahaan
membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan," ungkap Ida.
Selain itu, dia berpesan kepada para pengusaha atau perusahaan yang tidak mampu membayar
THR agar wajib melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik.
Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang
berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartit
nya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H - 7, karena kelonggaran yang diberikan hanya
sampai H - 1 hari raya Idul Fitri," pungkas Ida.
dtk.
495
