Page 504 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 504

Terbaru,  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziah  mengakui  adanya  ABK  Indonesia,
              khususnya awak kapal perikanan berbendera asing terjebak situasi perbudakan modern di laut.
              "Dari  waktu  ke  waktu,  awak  kapal  Indonesia,  khususnya  awak  kapal  perikanan,  seringkali
              mengalami berbagai masalah. Mereka terjebak situasi perbudakan modern di laut," kata Ida
              seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

              Ida  mengungkapkan  masalah-masalah  yang  kerap  dihadapi  para  ABK  didominasi  penipuan,
              penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.

              Dirinya  mengakui  lantaran  banyaknya  kasus  yang  menimpa  awak  kapal  Indonesia  di  kapal
              perikanan berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.

              Upaya perbaikan itu pun menurutnya terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian
              aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia
              (PPMI) berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga
              maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

              "Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal red.) masih diajukan di Setneg,"
              ujarnya.

              Ida  mengatakan  sejumlah  kasus  pelanggaran  HAM  terhadap  awak  kapal  Indonesia  banyak
              terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses
              penempatan ABK.
              "Beberapa titik menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan yang
              akan  menempatkan  awak  kapal,  lalu  proses  rektrutmen,  pendataan,  proses  pelatihan  dan
              sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," ucapnya.

              "Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan
              dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," tuturnya.***.







































                                                           503
   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509