Page 506 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 506
Upaya perbaikan pun, lanjut Ida, terus dilakukan Pemerintah, termasuk melalui penyelesaian
aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI) berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga
maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.
"Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg
(Sekretariat Negara)," ujarnya.
Lebih lanjut Ida pun mengaku telah menginventarisir titik awal sejumlah kasus pelanggaran HAM
terhadap awak kapal Indonesia. Yaitu banyak terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam
negeri dalam keseluruhan rangkaian proses penempatan ABK.
"Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan
yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan
sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," katanya.
Menurut Ida, evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar
dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan.
"Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan
dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," tegasnya.
505
