Page 508 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 508
BOLEH H-1, HARUS SEPAKAT
Pengusaha dan Pekerja
KEPUTUSAN Menaker, Ida Fauziyah tenang pemberian THR Keagamaam 2021 sudah bulat.
Edaran yang ditujukan kepada semua Gubernur di Indonesia itu harus dijalankan. Itu merupakan
upaya pemerintah untuk agar pekerja/ buruh dan keluarganya dalam merayakan Lebaran tahun
ini dengan lebih baik. "Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat
menstimulus konsumsi masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," imbuh Ida.
Dijelaskannya, berdasar PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor
6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan, perusahaan harus bayar paling lambat 7 hari sebelum
hari raya. Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/ buruh yang telah mempunyai
masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).
Untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan,THR-nya proporsional, sesuai perhitungan masa kerja dibagi 12
bulan, dikali 1 bulan upah. Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja
harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan
rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Dalam
SE juga dijelaskan, perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat tidak
mampu memberikan THR Keagamaan 2021 boleh memundurkan pembayaran hingga H-1
Lebaran.
Tetap tetap harus bayar penuh tanpa dicicil. Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kkota agar
memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan 2021 pekerja/buruh
yang bersangkutan," bebernya. Ida mengatakan kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR
keagamaan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha.
"Perusahaan juga harus melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat," katanya.Menaker juga minta
kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR
Keagamaan 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan secara transparan.
Ida meminta Gubernur beserta Bupati/Wali Kota untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan 2021. Dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Juga membantu Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 (Posko THR).
Operasional Posko THR dengan memperhatikan prosedur/ protokol kesehatan pencegahan
penularan Covid- 19. "Kami juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melaporkan data
pelaksanaan THR Keagamaan 2021," pungkasnya.(rei/ fin)
507
