Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

THR DI BOYOLALI HARUS DIBERIKAN SESUAI KETENTUAN, DINKOPNAKER SIAP
TERIMA ADUAN
Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Kabupaten Boyolali akan memonitor penyaluran
tunjangan hari raya atau THR dari perusahaan kepada pekerja menjelang Lebaran nanti.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), penyaluran THR tahun ini
mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021. Kepala Dinkopnaker Kabupaten Boyolali,
Syawaludin, mengatakan saat ini sudah terbit SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kebijakannya mengatur THR 2021 terkait Lebaran pemberiannya dilakukan H-7 Lebaran.
Kemudian bagi perusahaan yang mengalami dampak Covid-19 diwajibkan membuat pelaporan,
dengan sebelumnya membuat kesepakatan dengan pekerja dengan mengungkapkan kaitan
laporan keuangan yang dialami secara transparan. Untuk membuktikan perusahaan mengalami
dampak pandemi," kata dia kepada wartawan, Rabu (14/4/2021). Menurutnya, untuk
keterbukaan laporan keuangan bisa dilakukan antara manajemen perusahaan dan tenaga kerja.
Selanjutnya dilaporkan ke Dinkopnaker Boyolali.

"Itu akan menjadi bahan pertimbangan, untuk THR bisa dilakukan pembayarannya maksimal H-
1 Lebaran," lanjut dia. Dia mengimbau kepada badan usaha atau perusahaan yang ada di
Boyolali bisa mengikuti SE Menaker tersebut.

Dinkopnaker Boyolali juga siap menerima aduan mengenai THR. Posko aduan tersebut dibuka di
Kantor Dinkopnaker. Selain itu Dinkopnaker Boyolali akan memonitor penyaluran THR, mulai H-
10 Lebaran nanti.

Pada SE Menaker tersebut disebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, pemberian THR
keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada pekerja.

THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan
secara terus-menerus atau lebih serta pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Disebutkan THR keagamaan wajib dibayarkan
paling lambat 7 tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberi THR
keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan, gubernur dan bupati atau walikota
diminta untuk langkah untuk mengatasinya.

Di antaranya memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan
itikad baik. kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR
keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun
2021.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Boyolali, mengatakan dalam situasi
pandemi Covid-19, aturan tersebut akan memberatkan perusahaan. Sebab pemberian THR tidak
boleh dicicil.

Sejauh ini pihaknya belum melakukan pembahasan dengan pengurus maupun anggota Apindo
Boyolali. "Kami belum membahas soal THR. Kemungkinan kami akan rapat internal dengan
pengurus," kata dia belum lama ini.

5