Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Jakarta Pusat, Rabu (14/4). Dalam pertemuan itu, Andi mengatakan pemerintah akan
membentuk Satgas THR, yang akan dibentuk dalam dua hari ke depan.

THR KARYAWAN WAJIB DIBAYAR PENUH : PERUSAHAAN BANDEL BAKAL DISANKSI

Satgas THR Akan Dibentuk, Pengusaha Nakal Sulit Berkelit ! -- Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambangi Istana Kepresidenan,
Jakarta Pusat, Rabu (14/4). Dalam pertemuan itu, Andi mengatakan pemerintah akan
membentuk Satgas THR, yang akan dibentuk dalam dua hari ke depan.

Andi Gani menerangkan isu THR atau tunjangan hari raya tengah menjadi polemik saat ini dan
disoroti oleh para pekerja dan kaum buruh. Karena itu, Andi Gani menilai wacana pemerintah
dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah meluncurkan Satgas THR perlu
diapresiasi.

"Semoga Menaker segera menerbitkan Satgas THR yang juga diisi oleh buruh dan pengusaha.
Jadi ada keseimbangan, bukan hanya oleh pemerintah," kata Andi Gani usai pertemuan di Istana
Kepresidenan.

Presiden Komisaris BUMN PT Pembangunan Perumahan (PP) itu juga berterima kasih kepada
pemerintah yang memberikan kebijakan kepada pengusaha untuk membayar penuh THR kepada
pekerja. Andi Gani menerangkan, kebijakan itu membuat buruh, pengusaha, dan pemerintah,
posisi tawar seimbang.

Andi Gani juga memberikan masukan agar Satgas THR melakukan fungsi pengawasan serta
penindakan. Apabila ada perusahaan yang tidak utuh memberikan THR, maka segera diberikan
sanksi. Termasuk, tambah Andi Gani, menertibkan perusahaan yang belum membayarkan THR
2020 kepada pekerja.

"Ada perusahaan yang masih mencicil sampai hari ini dan belum selesai. Karena itu harus ada
ketegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas, kalau ada perusahaan yang
tidak melakukan kewajibannya dengan baik," kata dia.

Andi Gani menyadari sejauh ini belum ada sanksi dari pemerintah kepada perusahaan yang tidak
tertib membayar THR. Namun, Andi Gani berharap Satgas THR ini bisa memberikan penekanan.
Satgas THR, lanjut dia, juga bisa objektif memberikan argumentasi dari konfederasi buruh,
pengusaha, dan pemerintah. "Kami bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu atau tidak
memberikan THR," kata Andi Gani.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) harus memastikan perusahaan membayarkan
tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 Hari Raya Idulfitri. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kemenaker dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) harus
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan," kata Azis Syamsuddin Pimpinan DPR RI bidang koordinasi politik,
hukum, dan keamanan itu meminta Kemnaker dan Disnaker sigap menindak tegas perusahaan
yang melanggar kewajiban pembayaran THR. "Hal ini guna memiminalkan adanya perusahaan
yang mampu membayar, namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada
pekerjanya," ungkap Bang Azis, sapaan akrab Azis Syamsuddin.

8