Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 58

MENAKER: 17,8 PERUSAHAAN PHK KARYAWAN SELAMA PANDEMI COVID-19

              Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah  mencatat  17,8  persen  perusahaan  melakukan
              Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi covid-19 terdapat. Selain itu, 25,6 persen
              perusahaan merumahkan pekerjanya, dan 10 persen perusahaan melakukan keduanya.

              Survei yang dilakukan Kemnaker pada 2020 menunjukkan bahwa sekitar 88 persen perusahaan
              terdampak pandemi yang mengakibatkan kerugian pada operasional perusahaan.

              Kendati begitu, kerugian tersebut umumnya disebabkan menurunnya penjualan, yang berakibat
              berkurangnya volume produksi. Dari survei tersebut juga didapatkan informasi yaitu meskipun
              mengalami kerugian operasional dan pengurangan volume produksi, sebagian besar perusahaan
              tetap mempekerjakan pekerjanya.

              "Alhamdulillah meski pandemi, sebagian besar perusahaan masih mempekerjakan pekerjanya.
              Kita beri aplaus untuk perusahaan tersebut," kata Menaker Ida pada acara pembukaan Pelatihan
              Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I di BBPLK Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2).

              Sebelumnya, uku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur melaporkan 251
              pekerja  di  wilayah  setempat  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  yang  berlangsung
              sepanjang 2020.

              "Pada awal tahun, angkanya berkisar 22 hingga 49 pekerja. Lalu menurun pada Maret hingga
              Juni rata-rata dua hingga delapan pekerja," kata Kepala Sudin Nakertrans dan Energi Jakarya
              Timur, Galuh Prasiwi, di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (3/2).

              Galuh  mengatakan,  jumlah  PHK  kembali  meningkat  pada  kurun  Juli  hingga  November  2020
              seiring dengan pandemi Covid-19 melanda Jakarta. Jumlah pekerja yang mengalami PHK pada
              September  2020  sebanyak  52  pekerja  dan  Oktober  sebanyak  36  pekerja.  PHK  tersebut
              didominasi pekerja di sektor formal.

              "Totalnya 251 pekerja yang kena PHK sepanjang 2020 lalu," katanya.

              Pada tahun yang sama, kata Galuh, Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Timur juga menangani
              total  69  kasus  perselisihan  hubungan  industrial  di  Jakarta  Timur.  Jumlah  kasus  tertinggi
              berlangsung  pada  September  2020  mencapai  12  kasus  perselisihan  antara  manajemen
              perusahaan dengan pekerja.

              "Dalam kurun setahun terakhir, jumlahnya rata-rata masih di bawah sepuluh kasus, tertinggi
              pada September 12 kasus dan Januari sebanyak sepuluh kasus," katanya.

              Meskipun peristiwa PHK dan perselisihan perusahaan dengan pekerja berlangsung saat pandemi
              Covid-19 melanda Jakarta, namun Galuh belum mendapatkan laporan spesifik yang mengaitkan
              situasi itu dengan pandemi Covid-19. "Kita hanya punya data PHK di perselisihan secara umum,
              dan belum jelas apakah akibat pandemi atau tidak. Kita masih dalami," ujarnya.

              Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr].














                                                           57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63