Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 86
Ramidi menyarankan jalur dialog ditempuh oleh pihak-pihak yang menolak UU tersebut. Hal ini
demi keselamatan bersama. Sebab, saat ini kasus penularan COVID-19 masih terus meningkat.
"Kita imbau agar tetap melakukan audiensi tidak melakukan aksi dan dapat menciptakan situasi
kamtibmas yang terjaga, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang," tuturnya.
Diketahui, aturan turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yakni berupa rancangan
peraturan pemerintah (RPP) telah selesai dibahas. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah mengklaim pembahasannya melibatkan LKS tripartit, yaitu serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, hingga pemerintah.
RPP ini antara lain tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.
Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama dengan kementerian/lembaga
terkait. Tahap selanjutnya ialah perapian, guna menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga
rujukan.
Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyerahkannya kembali kepada Sekretariat
Negara agar dapat dilakukan proses penetapan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami optimistis kita bisa menyelesaikan keempat rancangan peraturan pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ujar Ida, Senin (1/2/2021).
(kri).
85
