Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

LAPORAN KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2020 RAIH OPINI WAJAR TANPA
MODIFIKASIAN
Jakarta Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Laporan Keuangan
BPJS Ketenagakerjaan dan Program Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat opini Wajar
Tanpa Modifikasian sesuai kerangka pelaporan yang diterapkan. Laporan ini disusun dan
mengacu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

"Yaitu PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas
Berorientasi Nirlaba untuk Program JKK dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya
sebagai acuan Laporan Keuangan Program JHT dan JP," kata Anggoro dalam konferensi pers,
Jakarta, Senin (31/5/2021).

Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
dipublikasikan diambil dari Laporan Keuangan untuk 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember
2020. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Razikun
Tarkosunaryo, member of MSI Global Alliance.

Adapun laporan keuangan publikasi ini disajikan untuk memenuhi Undang Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2013.
"Aturan tersebut sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengeloaan
Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Anggoro.

Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengajak para pekerja seni di Indonesia untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan
sehingga mereka mendapatkan jaminan perlindungan sosial.

"Kami mengajak kepada teman-teman untuk menjadi bagian atau menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan untuk meningkatkan perlindungan diri dan keluarga,"
kata Menaker Ida pada acara Sosialisasi dan Dialog Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada
Pekerja Seni Tradisional di Wilayah Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/5/2021).

Menurutnya, menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja seni akan
memperoleh banyak manfaat dan terlindungi dari beberapa resiko kerja yang bisa terjadi.

Dalam dialog ini sekitar 50 orang pelaku seni budaya di kabupaten dan kota Magelang. Yang
terdiri dari pekerja seni bidang seni lukis, perupa seni kriya,. seni tari, seni musik, seni tradisi
dan seni visual/ multimedia.

Menaker Ida juga menyerahkan bantuan berupa paket tenaga kerja mandiri (TKM) bagi pekerja
seni di Jawa Tengah.

Lanjut Menaker, hingga kini masih banyak pekerja informal, khususnya pekerja seni yang belum
melindungi diri dan keluarganya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disebutnya
karena mereka belum mendapatkan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjadi bagian
dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Para pekerja seni ini harus mendapatkan manfaat yang dapat diperoleh peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan
jaminan pensiun. Manfaat tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi peserta, tetapi juga
keluarganya," ujarnya.

151