Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

LAPORAN KEUANGAN 2020 BPJAMSOSTEK RAIH OPINI WAJAR TANPA
MODIFIKASIAN
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Laporan Keuangan
BPJS Ketenagakerjaan dan Program Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat opini Wajar
Tanpa Modifikasian sesuai kerangka pelaporan yang diterapkan. Laporan ini disusun dan
mengacu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

"Yaitu PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas
Berorientasi Nirlaba untuk Program JKK dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya
sebagai acuan Laporan Keuangan Program JHT dan JP," kata Anggoro dalam konferensi pers,
Jakarta, Senin (31/5).

Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
dipublikasikan diambil dari Laporan Keuangan untuk 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember
2020. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Razikun
Tarkosunaryo, member of MSI Global Alliance.

Adapun laporan keuangan publikasi ini disajikan untuk memenuhi Undang Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2013.
"Aturan tersebut sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengeloaan
Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Anggoro.

Ini Syarat dan Kriteria Penerima Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) akan mulai menyalurkan manfaat
beasiswa pendidikan anak peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm). Kegiatan penyerahan beasiswa secara simbolis dilaksanakan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, di
Jakarta pada Rabu (21/4), serentak di 33 provinsi lainnya secara daring.

Pembayaran beasiswa ini ditunaikan setelah aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019 yaitu
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT, efektif berlaku pada 1 April 2021. Permenaker ini
mengatur teknis pelaksanaan pemberian manfaat JKK, JKM dan JHT, dengan salah satunya
adalah pembayaran beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris peserta.

Berdasarkan Permenaker tersebut, beasiswa pendidikan anak diberikan pada ahli waris peserta
yang mengalami risiko meninggal dunia, dan atau kecelakaan kerja yang berdampak cacat total
tetap atau meninggal dunia. Manfaat beasiswa ini diberikan untuk 2 orang anak dengan nilai
maksimal Rp174 juta, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga jenjang pendidikan Strata 1
(S1). Kriteria anak yang dapat menerima beasiswa dinyatakan belum bekerja, belum menikah,
dan di bawah usia 23 tahun.
Jumlah penerima manfaat beasiswa ini mencapai 10.451 anak, dengan total nilai yang disalurkan
sebesar Rp115,64 Miliar.

Menaker Ida bersyukur atas implementasi Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, yang terlaksana
bertepatan bulan Ramadan sekaligus Hari Kartini.

"Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 ini sangat dinantikan kehadirannya, karena merupakan
pemutakhiran dari 4 Permenaker dan 1 Keputusan Menaker yang sebelumnya mengatur
mekanisme pemberian manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan," jelas Ida pada Rabu (21/4).

156