Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

RI-KOREA TEKEN KESEPAKATAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di kapal ikan pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja.

Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada hari ini.

Penandatangan Nota Kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.

Tiga Tahun Terakhir Jumlah Tenaga Kerja Asing Turun 'Tipis' "Atas nama Pemerintah Indonesia,
kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Korea atas kerja
sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di bidang ketenagakerjaan," kata Ida, Senin
(31/5/2021).

Bagi Pemerintah Indonesia, lanjutnya, urgensi keberadaan nota kesepahaman ini adalah
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi, adanya
kondisi pandemi Covid-19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran,
utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.

"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja," ucapnya.

Untuk itu, sambung dia, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara
kedua pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di
Korea dan pemberi kerja.

Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Ida berharap kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa berjalan
lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.

"Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," tuturnya.

Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Ida mengatakan akan dibentuk sebuah
Pengaturan Pelaksana yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan melalui skema G
to G.

86