Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

JKK sebesar Rp 1,56 triliun, JK Rp 1,35 triliun. Kemudian, beban jaminan untuk program Jaminan
Hari Tua (JHT) mencapai Rp 33,10 triliun, serta klaim untuk program Jaminan Pensiun (JP) senilai
Rp 439,87 miliar.

Pembayaran klaim tersebut menunjukkan likuiditas yang terjaga, meskipun pendapatan iuran
mengalami penurunan 0,23% (yoy) menjadi Rp 73,26 triliun. Penurunan tersebut terjadi akibat
adanya relaksasi iuran pada tahun lalu, sebagai bentuk insentif kepada peserta.

Anggoro mengatakan bahwa BPJamsostek mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-
mata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar
dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan
hasil yang optimal," tutur Anggoro.

Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan perlu dilakukan peningkatan di
berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau
coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
Program JKP BPJamsostek saat ini lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya
seperti implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-
undang Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai
Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.

Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia menilai, para pekerja bisa memperoleh
manfaat dari program JKP hingga tiga kali. Peserta tidak akan dikenakan iuran tambahan untuk
tergabung ke dalam program itu karena sumber dana berasal dari rekomposisi iuran program
lainnya.

Manfaat JKP akan diperoleh jika peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PJK). Syarat yang
harus dipenuhi peserta untuk memperoleh manfaat antara lain peserta aktif membayar iuran 12
kali dalam 24 bulan terakhir, dengan pembayaran 6 bulan diantaranya secara berturut-turut.
Kemudian, pekerja yang di-PHK harus mendapat surat keterangan dari Kementerian
Ketenagakerjaan bahwa masih aktif untuk kembali bekerja. Setelah itu, peserta juga harus
bersedia mengikuti program pelatihan vokasi yang menjadi bagian dari manfaat JKP.

"Manfaat JKP ada tiga kali, saat pengajuan JKP dan memenuhi syarat, lalu ada jeda lima tahun
dari manfaat pertama, dan jeda lima tahun lagi setelah manfaat kedua," urai dia.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id).

84