Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

Salah satunya, integrasi data dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan.
"Integrasi data dengan BPJS Kesehatan untuk program JKN ini pun masih on progress prosesnya.
Harapannya nanti di Juni ini kami bisa sama-sama memastikannya, karena salah satu kriteria
yang eligible menerima JKP adalah mengikuti program JKN," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin
mengungkapkan ada empat tantangan program JKP. Pertama, meningkatkan jumlah peserta JKP
lantaran program anyar ini lahir di tengah tren penurunan kepesertaan akibat pandemi covid-
19.

"Tantangannya adalah bagaimana akselerasi jumlah peserta agar banyak orang yang bisa
menikmati JKP, karena JKP dilahirkan sebagai satu insentif bagi peserta," ujarnya, Kedua,
tantangan dari sisi kepatuhan lantaran syarat mendapatkan fasilitas JKP adalah membayar iuran
paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Mereka juga wajib membayar iuran selama enam bulan
berturut-turut sebelum terkena PHK.

Selain itu, untuk pemberi kerja atau perusahaan skala menengah besar wajib mendaftarkan
pekerja dalam empat program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian
(JKM). Selain itu, pekerja juga wajib terdaftar sebagai peserta JKN yang yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan.

Sedangkan, pekerja untuk usaha kecil dan mikro wajib diikutsertakan sekurang-kurangnya dalam
program JKK, JHT, dan JKM oleh BPJS Ketenagakerjaan serta JKN oleh BPJS Kesehatan.

"Bagi yang patuh nanti otomatis tanpa tambahan iuran, jadi perusahaan akan bayar seperti
biasa, tapi oleh pemerintah ditambahkan iuran 0,22 persen dan sebagian iuran JKK dan JKM
yang dibayarkan seperti biasanya akan dilakukan rekomposisi iuran," ujarnya.
Ketiga, integrasi dengan data JKN. Keempat, tantangan hubungan kerja karena sebagian besar
pekerja merupakan tenaga kontrak atau outsourcing.

"Itu minimal empat tantangan yang dihadapi JKP, namun kami optimis dengan program baru ini
akan men-trigger kepatuhan kepesertaan jaminan sosial, bukan hanya di BPJS Ketenagakerjaan
tapi juga JKN, karena yang mau diciptakan JKP ini adalah ekosistem jaminan sosial yang baik,"
ujarnya.

Seperti diketahui, iuran JKP sebesar 0,46 persen dari upah pekerja/buruh per bulan. Total iuran
itu bersumber dari iuran pemerintah sebesar 0,22 persen dan rekomposisi iuran sebesar 0,24
persen. Detailnya, rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen dan
rekomposisi iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10 persen.

Sedangkan, manfaat yang diterima peserta JKP meliputi uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja.

Manfaat dalam bentuk uang tunai diberikan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan
pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya. Namun, pemerintah membatasi
jangka waktu pemberian manfaat uang tunai selama enam bulan.

$(document).ready(function () { console.log("berhasil ke load"); $('.avp-p-cn-close').on('click',
function(){ console.log("clicked"); $('#aniBox').remove(); }); });.

79