Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

RENTAN COVID-19, INDONESIA DAN KOREA SEPAKAT TINGKATKAN
PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN
Rentan akan penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat
untuk meningkatkan perlindungan kepada Awak Kapal Perikanan Indonesia ( AKPI ) yang bekerja
di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan perlindungan kepada AKPI ditandai dengan
Momerandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Menaker Ida Fauziyah
dan Menteri Kelautan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada Senin
(31/1/2021).

Ida Fauziyah mengatakan, penandatangan MoU ini, menjadi momen penting bagi kedua negara
karena menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan
tenaga kerja bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di
atas 20 ton.

"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," tutur Ida.

Ida Fauziyah mengatakan, bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota kesepahaman
ini adalah mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi,
adanya kondisi pandemi Covid-19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja
migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.

"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja, " katanya.

Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua
pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea
dan pemberi kerja.
Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi.
Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa berjalan
lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan pengaturan pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.

"Pengaturan pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," tuturnya.

Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Ida Fauziyah mengatakan akan dibentuk
sebuah pengaturan pelaksana yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan
pelindungan AKPI. Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan
melalui skema government to government.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon
mengatakan, MoU dengan Kemnaker RI merupakan MoU pertama yang ditandatanganinya
dalam upaya melindungi HAM dan memastikan kondisi kerja aman bagi AKPI yang telah banyak
berkontribusi bagi kemajuan industri perikanan Korea.
76