Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 79
Judul BPJS Ketenagakerjaan Jelaskan Perkembangan Program JKP
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210531192039-78-
648929/bpjs-ketenagakerjaan-jelaskan-perkembangan-program-jkp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-01 07:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan perkembangan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
( JKP ) yang merupakan program jaminan sosial baru bagi korban PHK. Direktur Perencanaan
Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menuturkan
pihaknya tengah mempersiapkan aspek regulasi teknis JKP di level menteri, yang merupakan
turunan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.
BPJS KETENAGAKERJAAN JELASKAN PERKEMBANGAN PROGRAM JKP
Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan perkembangan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan ( JKP ) yang merupakan program jaminan sosial baru bagi korban PHK.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya
Iriawan Buntoro menuturkan pihaknya tengah mempersiapkan aspek regulasi teknis JKP di level
menteri, yang merupakan turunan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.
"Kami sedang melakukan koordinasi regulasi dengan K/L untuk mendapatkan aturan operasional
yang lebih teknis lagi pada level aturan menteri," ujarnya dalam konferensi pers Laporan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (Audit) BPJS Ketenagakerjaan 2020, Senin (31/5).
Saat ini, aturan teknis yang sudah diselesaikan adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan
Rekomposisi Iuran dalam Program JKP. Sementara itu, pihaknya tengah mempersiapkan sinergi
regulasi dengan Kementerian keuangan.
"Saat ini kami sedang koordinasi intensif dengan Kementerian keuangan untuk membahas
mengenai aturan Menteri Keuangan sebagai landasan operasional ini, itu dari sisi regulasi,"
imbuhnya.
Sejalan dengan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mempersiapkan infrastruktur operasional dari
sisi internal, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem, maupun regulasi internal.
78
