Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

Ringkasan

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja. Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (
Memorandum of Understanding /MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada Senin (31/1/2021).

PEMERINTAH INDONESIA DAN KORSEL SEPAKATI PELINDUNGAN AWAK KAPAL
PERIKANAN

JAKARTA, -Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan
pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea.
Peningkatan pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI
sesuai pasar kerja.

Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (
Memorandum of Understanding /MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada Senin (31/1/2021).

"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers yang
diterima pada Senin (31/5).

Penandatangan nota kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
Bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota kesepahaman ini adalah
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi, adanya
kondisi pandemi Covid -19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja
migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.

"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja, " kata Ida.

"Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua
pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea
dan pemberi kerja," kata Ida Fauziyah.

Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi. Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral
antara Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa
berjalan lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
89