Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota
kesepahaman ini adalah mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di
kapal. Apalagi, adanya kondisi pandemi COVID-19, semakin menambah kompleksitas
permasalahan bagi pekerja migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.

"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja, " katanya.

"Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua
pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea
dan pemberi kerja," kata Ida Fauziyah didampingi Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono dan
Sesditjen Binapenta dan PKK, Eva Trisiana.

Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi.

Menaker Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral
antara Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa
berjalan lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.

"Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," kata Menaker Ida.

Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Menaker Ida Fauziyah mengatakan akan
dibentuk sebuah Pengaturan Pelaksana yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan
pelindungan AKPI. Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan
melalui skema G to G.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, mengatakan, MoU dengan
Kemnaker RI merupakan MoU pertama yang ditandatanganinya dalam upaya melindungi HAM
dan memastikan kondisi kerja aman bagi AKPI yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan
industri perikanan Korea.

Seong-Hyeok Moon menambahkan, melalui MoU yang bertujuan untuk melindungi hak dan
kepentingan kepentingan AKPI ini, kedua negara akan membentuk sistem perekrutan dan
penempatan AKPI di Korea.

"Saya yakin sistem ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan
dukungan aktif yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses
rekrutmen di lapangan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Seong-Hyeok Moon juga berharap dukungan Menaker RI dalam
pembentukan Pengaturan Pelaksanaan mengenai penempatan dan pelindungan AKPI. Selaku
pemegang otoritas AKPI, Seong-Hyeok Moon akan memberikan perhatian khusus kepada AKPI
yang bekerja di Korea, untuk memastikan mereka menikmati hak-hak dasarnya, bekerja dengan
aman, dan kembali ke rumah dengan selamat.

"Ke depan saya harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang.
Saya tegaskan sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk
memberikan semua dukungan yang dapat kami berikan," ujarnya.
93